PAMS BWI

                Kegiatan PAMS yang dilakukan oleh LPMP terhadap SMP Negeri 1 Cugenang sudah berakhir di Tahun 2016. kegiatan terebut memberikan pengaruh yang positif bagi semua guru untuk  meningkatkan kompetensinya dan sekaligus meningkatkan mutu sekolah yang memiliki wawasan internasional. sekolah yang berwawasan internasional seharusnya semua komponen sekolahnya menggunakan bahasa inggris dan berwawasannya secara internasional. tetapi bagi SMP Negeri 1 Cugenang baru wawasan saja untuk selalu melihat dan merujuk kepada negara-negara yang maju di dunia khususnya dalam bidang pendidikan.
                Program PAMS ini yang dapat dirasakan oleh guru khususnya saya pribadi diantaranya; Guru dituntut menguasai IT dengan membuat blog, mengetahui, membuat soal-soal Hots, Lessen Study, memperdalam pembuatan RPP, teknik penilaian, serta model-model pembelajaran. oleh karena itu guru memiliki peranan penting untuk memajukan pendidikan, sehingga berdampak pada kualitas lulusan para peserta didik.

MATERI PKn KELAS IX

BAB I

PARTISIPASI DALAM USAHA PEMBELAAN NEGARA

A.    Pentingnya Usaha Pembelaan Negara

Pengertian Negara menurut:

1.      Istilah atau arti kata yaitu:

a.       State dari bahasa Inggris

b.      Staat dari bahasa Belanda

c.       Lo Stato dari bahasa Italia

d.      Polis dari bahasa Yunani

e.       Etat dari bahasa Perancis

2.      Para ahli, diantaranya:

a.       Harold J. Laski, menyatakan Negara adalah suatu masyarakat yang dipadukan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara fisik lebih Agung daripada individu atau kelompok dalam masyarakat

b.      Max weber, menyatakan Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam menggunakan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah

c.       Robert M. Maciver, menyatakan Negara adalah perkumpulan yang menyelenggarakan penertiban dalam suatu mesyarakat tertentu dengan berdasarkan sistem hukum

d.      Karl Max, menyatakan Negara adalah suatu kekuasaan bagaimana (penguasa) untuk menindas manusia yang lain

e.       Prof. Soenarko menyatakan Negara adalah suatu organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu dimana kekuasaan Negara berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan

f.       Prof. Miriam Budiarjo, menyatakan Negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya, dan dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama

g.      Van Apeldoorn, menyatakan Negara mengandung arti penguasa, persekutuan rakyat, wilayah dan kas negara

3.      Sudut pandang kekuasaan adalah

a.       Negara dalam arti formal yaitu organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahannya melaksanakan tata tertib atas kelompok manusia di wilayah Negara itu

b.      Negara dalam arti materiil yaitu  masyarakat yang merupakan persekutuan hidup atau perkumpulan social

Tujuan Negara menurut:

1.      Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu:

a.       Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

b.      Memajukan kesejahteraan umum

c.       Mencerdaskan kehidupan bangsa

d.      Ikut melaksanakan kertertiban dunia

2.      Charles E. Miriam yaitu:

a.       Menciptakan keamanan ekstern

b.      Memelihara ketertiban intern

c.       Mewujudkan keadilan

d.      Meningkatkan kesejahteraan

e.       Mengembangkan kebebasan

Fungsi Negara Indonesia, mencakup:

1.      Fungsi pertahanan, yaitu mempunyai kemampuan mananggulangi timbulnya serangan dan ancaman baik dari dalam maupun dari luar dengan cara membentuk alat Negara yang tangguh demi tetap tegaknya Negara

2.      Fungsi keamanan dan ketertiban, yaitu menciptakan suasana yang aman dan tentram demi keserasian dan keharmonisan hidup bernegara bagi warga negaranya

3.      Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran, yaitu menyelenggarakan pembangunan demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur sejahtera di segala bidang

4.      Fungsi keadilan, yaitu membentuk badan-badan peradilan dan penegak hukum yang dapat menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat

Sifat-sifat khusus yang dimiliki Negara pada umumnya adalah:

1.      Sifat memaksa, yaitu Negara memiliki kekuasaan terhadap unsur yang ada didalamnya, untuk mematuhi dan mentaati peraturan perundangan demi keutuhan dalam menegakan kedaulatan Negara

2.      Sifat monopoli, yaitu hanya negaralah yang berkuasa menetapkan arah dan tujuan Negara untuk dicapai oleh semua masyarakat yang beragam

3.      Sifat menyeluruh, yaitu bahwa Negara menetapkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya untuk dilindungi serta berkewajiban menjungjung tinggi pemerintahannya

Unsur-unsur Negara menurut konvensi Montevideo adalah:

1.      Unsur Konstitutif yaitu:

a.       Wilayah                 c.  Pemerintahan yang berdaulat

b.      Rakyat

2.      Unsur Deklaratif yaitu pengakuan dari Negara lain

Hakekat bela Negara adalah sikap atau tindakan warga Negara yang dilandasi oleh kecintaan kepada Negara dan diwujudkan dalam kesediaan untuk melindungi, mempertahankan serta memajukan bangsa dan Negara secara bersama.

Pengertian bela Negara menurut:

1.      Undang-Undang nomor 3 Tahun 2002 adalah sikap atau prilaku warga Negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara

2.      Chaidir Basri adalah sikap tekad dan tindakan warga Negara yang teratur, menyeluruh terjadi dan berlanjut dilandasai kecintaan terhadap tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, keyakinan dan kesaktian pancasila sebagai ideologi Negara

Latar belakang pentingnya bela Negara yaitu masih adanya ancaman dari dalam negeri dan luar negeri berupa:

a.       Upaya penggantian ideologi pancasila dengan ideologi lain

b.      Kegiatan sparatisme yang ingin memisahkan diri dari NKRI

c.       Terjadinya berbagai kerusuhan akibat adanya ketimpangan sosial

d.      Kegiatan terorisme melalui aksi teror bersenjata

e.       Serbuan budaya asing

f.       Penjarahan kekayaan alam

Dasar hukum upaya pembelaan Negara meliputi:

1.      Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1

2.      Undang-Undang nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Telatih (Ratih)

3.      Undang-Undang nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan Negara

4.      Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Alasan yang menjadi motivasi atau pendorong setiap warga Negara untuk ikut serta dalam usaha pembelaan Negara adalah:

1.      Pengalaman sejarah perjuangan dimasa lalu

2.      Kedudukan wilayah geografis nusantara yang strategis

3.      Keadaan jumlah penduduk yang besar

4.      Kekayaan sumber daya alam yang melimpah

5.      Kemajuan IPTEK dibidang persenjataan

6.      Kemungkinan timbulnya bencana perang

Pentingnya bela Negara menjadi isi pidato presiden Amerika Serikat John F. Kenedy Tahun 1961 yang menyatakan sebagai berikut:

“Don’t ask what your country can do for you, ask what can you do for country”. (Jangan tanyakan apa yang dapat dilakukan oleh Negara untukmu, tapi tanyakan apa yang bisa kamu lakukan untuk negaramu)

Bentuk-bentuk pengakuan suatu Negara terhadap Negara lain, terdiri dari 2 macam, meliputi:

1.      Pengakuan secara defacto, yaitu pengakuan bedasarkan fakta atau kenyataan bahwa suatu bangsa telah memproklamasikan sebagai Negara merdeka

2.      Pengakuan secara dejure, yaitu pengakuan berdasarkan hukum internasional, bahwa Negara lain telah mengakui kemerdekaan suatu Negara

Unsur-unsur yang terkandung dalam bela Negara menurut Departemen Pertahanan RI, meliputi:

1.      Cinta tanah air

2.      Kesadaran berbangsa dan bernegara

3.      Meyakini pancasila sebagai ideologi Negara

4.      Rela berkorban untuk bangsa dan Negara

5.      Memiliki kemampuan awal bela Negara, baik secara fisik (kondisi kesehatan yang mendukung) maupun psikis (kecerdasan)

Prinsip-prinsip pembelaan Negara, meliputi:

1.      Membela Negara adalah suatu hak dan kewajiban setiap warga Negara

2.      Demi terwujudnya tujuan nasional setiap warga Negara harus memiliki prinsip bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini

3.      Mencintai kemerdekaan dan perdamaian dengan menentang segala bentuk penjajahan

4.      Memerangi kebodohan, kemiskinan dan ketertinggalan

B.     Bentuk-Bentuk Usaha Pembelaan Negara

Keikutsertaan warga Negara dalam usaha pembelaan Negara menutut Undang-Undang nomor 3 Tahun 2002 pasal 9 ayat 1 dapat dilaksanakan melalui:

1.      Pendidikan kewarganegaraan

2.      Pelatih dasar kemiliteran secara wajib

3.      Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib

4.      Pengabdian sesuai propesi

5.      Rakyat terlatih yaitu komponen dasar kekuatan pertahanan keamanan Negara yang mampu melaksanakan fungsi ketertiban umum, perlindungan rakyat, keamanan rakyat dan perlawanan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pertahanan Negara

Bentuk sistim yang digunakan Negara Indonesia dalam upaya menciptakan pertahanan dan keamanan adalah sistim pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata)

Dalam melaksanakan sistim pertahanan keamanan rakyat semesta terlebih dahulu harus mengenal:

1.      Pengertian dari:

a.       Pertahanan Negara yaitu segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara

b.      Penyelenggaraan pertahanan Negara, yaitu segala kegiatan untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara

2.      Tujuan pertahanan Negara adalah menjaga dan melindungi kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara kesatuan RI dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman

3.      Fungsi pertahanan Negara adalah mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan

4.      Prinsip-prinsip penyelenggaraan pertahanan Negara yaitu:

a.       Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela Negara serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah serta keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman

b.      Pembelaan Negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan Negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga Negara

c.       Bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta pada kemerdekaan

d.      Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif

e.       Bentuk pertahanan Negara bersifat semesta

f.       Pertahanan Negara disusun berdasarkan:

a.       Prinsip demokrasi

b.      Hak azasi manusia

c.       Kesejahteraan umum

d.      Hukum nasional

e.       Ketentuan hukum internasional atau kebiasaan internasional

f.       Prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai Negara kepulauan

Komponen-komponen yang terdapat dalam sistim pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishamkamrata) adalah sebagai berikut:

1.      Komponen utama, yaitu TNI dengan tugas pokoknya meliputi:

a.       Mempertahankan kedaulatan Negara dan keutuhan NKRI

b.      Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa Indonesia

c.       Melaksanakan operasi militer selain perang

d.      Ikut serta aktif dalam pemeliharaan perdamaian regional dan internasional

2.      Komponen cadangan, yaitu sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasara nasional

3.      Komponen pendukung, yaitu:

a.       Kepolisian Negara NKRI adalah kepolisian nasional yang bertanggung jawab dibidang keamanan dan bertanggungjawab langsung kepada presiden

b.      Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan daerah

c.       Resimen Mahasiswa (Menwa) adalah salah satu komponen pendukung sebagai kekuatan sipil untuk mempertahankan Negara sebagai perwujudan Sishankamrata

d.      Tenaga ahli atau propesi adalah sumber daya manusia sesuai keahlian atau propesi yang dimilikinya

e.       Sumber daya manusia adalah warga Negara yang secara psikis dan fisik dapat dibina dan disiapkan kemampuannya untuk mendukung komponen kekuatan pertahanan Negara

Bentuk-bentuk dan acaman atau gangguan yang dapat membahayakan pertahanan, keamanan dan keselamatan Negara, terdiri dari:

1.      Ancaman dari dalam negeri, contohnya:

a.       Kerusuhan

b.      Pemaksaan kehendak

c.       Pemberontakan angkatan bersenjata

d.      Pemberontakan dari golongan yang ingin mengubah ideologi Negara

Usaha-usaha untuk mengatasi ancaman yang datang dari dalam negeri, diantaranya:

a.       Meningkatkan rasa kebanggaan terhadap bangsa

b.      Membangun saling pengertian dan penghargaan antar sesama warga Negara, meskipun berbeda latar belakang kepentingannya.

c.       Menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien

d.      Memperkuat unsur-nsur yang menjadi alat pertahanan Negara seperti TNI

2.      Ancaman dari luar negeri, contohnya:

a.       Keinginan Negara-negara besar untuk menguasai Indonesia karena posisinya strategis

b.      Keinginan Negara industri maju untuk menguasai Indonesia, karena memiliki kekayaan alam yang melimpah

c.       Bahaya perang nuklir yang mengancam Indonesia

d.      Arus globalisasi yang menimbulkan banyak kerawanan dibidang poleksosbudhankam

Usaha untuk mengatasi ancaman yang datang dari luar negeri, yaitu:

“Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dengan dilandasi semangat pembukaan UUD 1945 alinea ke-4”

3.      Ancaman militer, yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata secara terorganisir serta dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa.

Contoh ancaman militer, meliputi:

a.       Agresi militer yaitu penggunaan kekuatan bersenjata oleh Negara lain terhadap kedaulatan Negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa

b.      Spionse, yaitu ancaman yang dilakukan oleh Negara lain untuk mencari rahasia militer

c.       Aksi teror bersenjata, yaitu usaha untuk menciptakan ketakutan yang oleh orang atau sekelompok orang yang membahayakan Negara

d.      Sabotase, yaitu merusak fasilitas penting militer dan objek vital nasional yang membahayakan keselamatan bangsa

4.      Ancaman  non militer, yaitu ancaman yang sifatnya lebih komplek, multidimensial atau beragam. Contoh ancaman non militer, meliputi:

a.       Perusakan lingkungan, seperti:

1.      Pembakaran hutan

2.      Pembungan limbah beracun

b.      Bencana alam, seperti:

1.      Banjir                                      4.  Longsor

2.      Gunung meletus                      5.  Tsunami

3.      Gempa bumi

c.       Kegiatan imigran gelap yang menjadikan Indonesia sebagai persinggahan, seperti:

1.      Imigran Vietnam                     4.  Imigran Iran

2.      Imigran Kamboja                    5.  Imigran Suriah

3.      Imigran Afganistan

d.      Timbulnya penyakit menular atau mewabah yang menyerang secara cepat dan meluas, seperti:

1.      Penyakit HIV

2.      Penyakit virus flu burung

C.     Peran Serta Dalam Usaha Pembelaan Negara

Bentuk organisasi kemasyarakat yang berperan serta secara aktif sebagai perwujudan usaha pembelaan Negara adalah:

1.      Perlindungan masyarakat (Linmas), yaitu kekuatan rakyat untuk menanggulangi dampak akibat bencana perang atau alam

2.      Perlawanan rakyat (Wanra), yaitu kekuatan rakyat yang bisa dijadikan sebagai bantuan tempur

3.      Keamanan rakyat (karma), yaitu kekuatan rakyat dalam membantu polisi menjaga ketertiban dan kemanan masyarakat

4.      Pertahanan sipil (Hansip), yaitu kekuatan rakyat yang berfungsi sebagai pelindung dalam menanggulangi bencana, serta merupakan cadangan nasional untuk menghadapi keadaan darurat

Contoh peran serta dalam usaha pembelaan Negara dilingkungan:

1.      Keluarga, misalnya:

a.       Menjaga nama baik keluarga

b.      Rela berkorban demi kepentingan keluarga

2.      Sekolah, misalnya:

a.       Mengikuti kegiatan OSIS, Pramuka dan PMR

b.      Mengikuti kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler

c.       Ikut menjaga, mengamankan dan merawat sarana dan prasarana belajar

3.      Masyarakat, misalnya:

a.       Melaksanakan kegiatan Siskamling

b.      Ikut menjaga dan memelihara fasilitas umum

c.       Meloporkan kepada pihak yang berwenang bila melihat kejadian yang dapat mengganggu ketertiban umum

4.      Negara, misalnya:

a.       Menjaga nama baik bangsa dan turut mengharumkan nama Negara melalui bidang olahraga, teknologi dan seni

b.      Ikut serta mancegah dan mengatasi bila terjadi konplik yang mengakibatkan kerusakan masal

c.       Ikut membantu sesama warga bangsa yang terkena musibah seperti bencana alam tanpa memandang SARA (suku, agama dan RAS)

UJI KOMPETENSI KE-1

Mata Pelajaran           :  Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Standar Kompetensi  :  Menampilkan Partisipasi Dalam Usaha Pembelaan Negara

Kelas                          :  IX/ 1

A.    Pilihlah salah satu jawaban dari soal dibawah ini dengan tepat!

1.      Istilah Negara berasal dari kata State dalam bahasa Inggris, Staat dalam bahasa Belanda, Lo Stato dalam bahasa Cina dan Polis dalam bahasa …

a.       Prancis                        b.  Yunani                   c.  Jerman                    d.  Spanyol

2.      Suatu masyarakat yang dipadukan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara fisik lebih agung daripada individu atau kelompok dalam masyarakat adalah pengertian Negara menurut …

a.       Van Aveldorn                                                            c.  Miriam Budiardjo

b.      Max Weber                                                    d.  Harold J Laski

3.      Tujuan Negara Indonesia menurut pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 adalah sebagai berikut, kecuali …

a.       Mencerdaskan kehidupan bangsa                  c.  Melindungi sekelompok bangsa

b.      Memajukan kesejahteraan umum                   d.  Ikut melaksanakan ketertiban dunia

4.      Menyelenggarakan pembangunan demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera disegala bidang, termasuk fungsi …

a.       Kesejahteraan                                                 c.  Pertahanan

b.      Keadilan                                                         d.  Keamanan dan ketertiban

5.      Negara memiliki kekuasaan terhadap unsur yang ada di dalamnya untuk mematuhi dan mentaati peraturan perundangan demi keutuhan dan menegakan kedaulatan rakyat, termasuk sifat Negara yang …

a.       Melindungi                                                     c.  Memonopoli

b.      Memaksa                                                        d.  Menyeluruh

6.      Unsur konstitutif menurut Konvesi montevidio tahun 1933 adalah sebagai berikut, kecuali …

a.       Pengakuan dari Negara lain                           c.  Memiliki rakyat

b.      Memiliki wilayah                                           d.  Pemerintahan yang berdaulat

7.      Suatu tempat yang berada diluar wilayah Negara yang bersangkutan atau di wilayah Negara lain, tetapi dianggap wilayah Negara yang diwakili, disebut dengan …

a.       Wilayah ektrateritoral                                    c.  Wilayah dirgantara

b.      Wilayah maritime                                           d.  Wilayah Negara kesatuan

8.      Pengakuan Negara Mesir dan Australia terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) termasuk kedalam pengakuan Negara secara …

a.       De Jure                       b.  Integrasi                 c.  Des Integrasi          d.  De Facto

9.      Makna kesatuan wilayah Indonesia dalam pertahanan dan keamanan, yaitu bahwa ancaman terhadap satu pulau atau suatu daerah merupakan ancaman terhadap …

a.       Kemerdekaan bangsa                                     c.  Kemandirian bangsa

b.      Seluruh bangsa                                               d.  Kemajemukan bangsa

10.  Pengakuan Negara lain terhadap kemerdekaan suatu Negara termasuk unsur …

a.       Normatif                    b.  Deklaratif               c.  Realitas                   d.  Subjektif

11.  Bagi warga Negara Indonesia, upaya pembelaan Negara pada hakekatnya dilandasi oleh …

a.       Kesadaran untuk mendapat penghargaan      c.  Kecintaan pada tanah air

b.      Keharusan dari Undang-Undang                   d.  Keinginan untuk bersatu

12.  Dibawah ini termasuk alasan yang menjadi motivasi atau pendorong setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan Negara, kecuali …

a.       Kemajuan ekonomi yang begitu cepat

b.      Pengalaman sejarah perjuangan bangsa        

c.       Kekayaan sumber daya alam yang melimpah           

d.      Wilayah Indonesia yang strategis

13.  Pentingnya bela Negara menjadi isi pidato kenegaraan presiden Amerika Serikat Tahun 1961 yang menyatakan “Don’t ask what your countries do for you, ask what can you do for your country”. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh …

a.       John F. Kenedy                                              c.  Ronald Reagen

b.      Barack Obama                                               d.  Wisthon Churcil

14.  Salah satu dasar hukum dalam melaksanakan usaha pembelaan Negara adalah pasal 27 ayat 3 yang berbunyi “Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya …

a.       Pembelaan Negara                                         c.  Pertahanan Negara

b.      Kesatuan Negara                                            d.  Kemanan Negara

15.  Prinsip-prinsip pembelaan Negara mencakup hal-hal sebagai berikut, kecuali …

a.       Membela Negara adalah suatu hak dan kewajiban

b.      Mencintai kemerdekaan dan menentang penjajahan

c.       Mencintai perdamaian dan menentang penjajahan

d.      Memiliki kemampuan menggunakan senjata

16.  Unsur-unsur yang terkandung dalam bela Negara menurut departemen pertahanan Republik Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali …

a.       Kesadaran berbangsa dan bernegara             

b.      Meyakini pancasila sebagai ideologi Negara

c.       Rela berkorban untuk bangsa dan Negara    

d.      Memiliki kemampuan menggunakan senjata

17.  Salah satu prinsip penyelenggaraan pertahanan Negara sebagai penjabaran pasal 9 ayat 1 UU Nomor 9 tahun 2002 tentang pertahanan Negara adalah …

a.       Bangsa Indonesia cinta persatuan dan kesatuan

b.      Bentuk pertahanan Negara bersifat sementara

c.       Bentuk pertahanan Negara disusun berdasarkan prinsip sama rata sama rasa

d.      Menentang segala bentuk monopoli kekuatan

18.  Keikutsertaan warga Negara sebagai bentuk usaha pembelaan Negara menurut UU No 3 tahun 2002 pasal 9 ayat 2 dapat diselenggarakan melalui hal-hal sebagai berikut, kecuali …

a.       Pendidikan kewarganegaraan                       

b.      Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib       

c.       Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

d.      Pengabdian sesuai dengan propesi

19.  Sebagai alat pertahanan Negara, salah satu tugas pokok tentara Nasional Indonesia adalah …

a.       Melakukan operasi keamanan                                   

b.      Menjaga kewibawaan Negara dalam forum Internasional

c.       Memperkuat dan menambah peralatan militer

d.      Mempertahankan kedaulatan Negara dan keutuhan wilayah NKRI

20.  Sistim yang digunakan Negara Indonesia dalam upaya menciptakan pertahanan dan keamanan adalah …

a.       Sistim pertahanan keamanan yang ofensip   

b.      Sistim pertahanan keamanan rakyat sementara

c.       Sistim pertahanan keamanan yang defensif

d.      Sistim pertahanan keamananberdasarkan zona wilayah

21.  Komponen yang terdapat dalam sistim pertahanan keamanan terdiri dari komponen utama, cadangan dan pendukung. Dibawah ini termasuk komponen pendukung, kecuali …

a.       Kepolisian Negara RI                                               

b.      Satuan Polisi Paming Praja dan resimen Mahasiswa

c.       Tentara Nasional Indonesia

d.      Tenaga PMI dan Tim SAR

22.  Dibawah ini termasuk kedalam bentuk ancaman dari dalam negeri yang dapat membahayakan pertahanan, kemananan dan keselamatan Negara, kecuali …

a.       Pemaksaan kehendak                                     c.  Demonstrasi

b.      Kerusuhan                                                      d.  Pemberontakan senjata

23.  Contoh bentuk ancaman dari luar negeri yang dapat membahayakan pertahanan Negara, diantaranya adalah …

a.       Keinginan Negara berkembang untuk bekerjasama dengan Indonesia

b.      Keinginan Negara besar untuk menguasai Indonesia

c.       Bahaya perang nuklir yang selalu mengancam Indonesia karena posisinya strategi

d.      Keinginan Negara industry untuk menguasai Indonesia, karena memiliki kekayaan alam yang melimpah

24.  Merusak fasilitas penting militer dan objek vital nasional yang membahayakan keselamatan bangsa, adalah pengertian dari …

a.       Spionase                     b.  Teror bersenjata      c.  Sabotase                 d.  Agresi Militer

25.  Ancaman dalam bentuk non militer yaitu ancaman yang sifatnya komplek, multidimensional atau beragam contohnya sebagai berikut, kecuali …

a.       Perusakan lingkungan

b.      Bencana alam

c.       Timbulnya penyakit menular atau mewabah yang menyerang secara cepat dan meluas

d.      Kegiatan transmigrasi yang tidak merata

26.  Dalam mengatasi ancaman yang dating dari luar negeri, Indonesia menerapkan prinsip …

a.       Bebas aktiv                b.  Intervensi               c.  Kerjasama               d.  Integrasi

27.  Contoh peran serta dalam usaha pembelaan Negara dilingkungan masyarakat tercermin dalam prilaku sebagai berikut, kecuali  …

a.       Ikut mengawasi keamanan lingkungan melalui kegiatan ronda malam secara bergilir

b.      Melaporkan segala kegiatan yang dianggap mengancam keamanan negara

c.       Ikut menangkap prilaku terorisme dan menghakiminya

d.      Menolak setiap ajakan, hasutan dan propokasi yang tidak bertanggung jawab

28.  Dibawah ini adalah organisasi kemasyarakatan yang berperan aktif sebagai perwujudan usaha pembelaan Negara, kecuali …

a.       Perlawanan rakyat (Wanra)                            c.  Pertahana Sipil (Hansip)

b.      Lembaga swadaya masyarakat (LSM)           d.  Keamanan rakyat (Kamra)

29.  Salah satu contoh peran serta dalam usaha pembelaan Negara dilingkungan sekolah adalah …

a.       Ikut dalam kegiatan pramuka

b.      Ikut bergotong royong membangun jembatan

c.       Ikut dalam kegiatan Siskamling

d.      Ikut membantu pekerjaan orang tua

30.  Peran serta dalam usaha pembelaan Negara dilingkungan keluarga contohnya adalah …

a.       Menjaga ketentraman dan kedamaian keluarga

b.      Menyewa satuan pengaman untuk menjaga kemananan rumah

c.       Membuat tembok tinggi sebagai pagar rumah

d.      Membuat jadwal pembagian tugas diantara anggota keluarga

B.     Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat!

1.      Negara dalam hubungannya dengan kekuasaannya mencakup Negara dalam arti formal dan Negara dalam arti materil, jelaskan pengertian Negara dalam arti formal!

2.      Dalam rangka mewujudkan tujuannya, Negara tidak berfungsi untuk memenuhi kepentingan individu melainkan mengutamakan kepentingan umum. Salah satu fungsi Negara adalah menciptakan keamanan dan ketertiban, Jelaskan!

3.      Salah satu dasar hukum usaha pembelaan Negara adalah pasal 27 ayat 3 UUD 1945 hasil amandemen. Kemukaan isi dari pasal tersebut!

4.      Komponen cadangan dalam sistim pertahanan dan keamanan Negara disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperkuat komponen utama.

Komponen cadangan mencakup:

a.       …………………

b.      ………………..

c.       ………………..

5.      Pada prakteknya bentuk peran serta dalam usaha pembelaan Negara bisa dilakukan dilingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan Negara.

Kemukaan 2 contoh prilaku yang mencerminkan bentuk peran serta dalam usaha pembelaan Negara dilingkungan Negara!

BAB II

PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

A.    Pengertian Otonomi Daerah

Kata otonomi berasal dari bahasa latin atau Yunani yaitu Auto berarti sendiri dan nomos berarti aturan atau hukum, jadi otonomi adalah mengatur sendiri

Sedangkan pengertian Otonomi menurut Prof. Bagir Manan adalah kemandirian untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pengertian otonomi daerah yaitu:

1.      Menurut Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2.      Secara umum adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat

Hakekat otonomi daerah adalah keseimbangan dalam pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah

Alasan pentingnya diberlakukan otonomi daerah adalah:

“Dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan, menciptakan kehidupan demokratis, keadilan, pemerataan serta dapat memelihara hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI”.

Latar belakang lahirnya otonomi daerah adalah:

1.      Adanya sistim sentralisasi

2.      Pelaksanaan sistim desentralisasi tidak dilakukan secara menyeluruh (komprehensip)

Dasar hukum diberlakukan otonomi daerah adalah:

1.      Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 dan pasal 18A, B

2.      Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004

Dalam sistim ketatanegaraan Indonesia, dikenal 2 macam sistim pelaksanaan kekuasaan meliputi:

1.      System sentralisasi yaitu sistim kekuasaan yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat

2.      System desentralisasi, yaitu sistim perintahan yang menunjukan bahwa pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kebutuhan dan potensi daerahnya masing-masing

Dalam pelaksanaan otonomi daerah dikenal istilah-istilah sebagai berikut:

1.      Daerah otonom yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai bata-batas wilayah yang berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim NKRI. (Contoh daerah otonom meliputi propinsi, kabupaten, kota)

2.      Konsep otonomi yaitu kebebasan untuk mengambil prakarsa sendiri untuk kepentingan masyarakat setempat dengan tetap menghormati peraturan perundang-undangan nasional dalam sitim NKRI

3.      Hak otonomi yaitu kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri

Hak dan kewajiban daerah otonom adalah:

1.      Hak-haknya, meliputi:

a.       Mengatur urusan pemerintahan di daerah

b.      Memilih pemimpin daerah

c.       Mengelola aparatur daerah

d.      Memungut retribusi daerah dan pajak daerah

e.       Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan SDA didaerah

f.       Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam Undang-Undang

2.      Kewajibannya, meliputi:

a.       Melindungi masyarakat

b.      Menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional

c.       Meningkatkan kwalitas kehidupan masyarakat

d.      Mengembangkan kehidupan demokrasi

e.       Mewujudkan keadilan dan pemerataan

f.       Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan

Prinsip-prinsip otonomi daerah meliputi:

1.      Prinsip otonomi yang luas yaitu daerah memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua bidang pemerintahan

2.      Prinsip otonomi yang nyata yaitu daerah memiliki wewenang menyelenggarakan pemerintahan dibidang tertentu secara nyata ada nyata berkembang didaerah

3.      Prinsip otonomi yang bertanggungjawab yaitu daerah bertanggungjawab untuk menigkaykan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, pemerataan, keadilan serta memelihara hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI

Nilai-nilai dasar yang terdapat dalam otonomi daerah meliputi:

1.      Nilai kebebasan yaitu masyarakat dan pemerintaha daerah memiliki kebebasan dalam mengambil tindakan untuk memecahkan masalah bersama

2.      Nilai partisipasi yaitu masyarakat berperan serta secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan-kebijakan publik didaerahnya

3.      Nilai efektifitas dan efisien yaitu masyarakat akan melihat jalannya pemerintahan yang tepat sasaran dan tidak melakukan pemborosan

Tujuan otonomi daerah adalah

1.      Meningkatkan kesejahteraan rakyat                3.  Meningkatkan daya saing daerah

2.      Meningkatkan pelayanan umum

Kewajiban pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah yaitu:

1.      Melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan

2.      Memberikan standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi

3.      Memberikan fasilitas berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada daerah agar dapat melaksanakan otonomi secara efisien dan efektifitas sesuai peraturan perundangan

Azas-azas yang digunakan dalam melaksanakan otonomi daerah, meliputi:

1.      Azas desentralisai adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi dalam kerangka NKRI

2.      Azas dekosentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagi wakil pemerintah

3.      Azas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu

Selain ketiga azas tersebut terdapat Azas umum penyelenggara Negara, sebagai pedoman tambahan dalam menjalankan pemerintahan didaerah, meliputi:

1.      Azas kepastian hukum

2.      Azas tertib penyelenggara Negara

3.      Azas kepentingan umum

4.      Azas keterbukaan

5.      Azas proporsionalitas

6.      Azas propesionalitas

7.      Azas akuntabilitas

8.      Azas efisiensi

9.      Azas efektifitas

Lembaga-lembaga pelaksana otonomi daerah, meliputi:

1.      Pemerintah daerah (eksekutif) yaitu kepala daerah seperti Bupati, walikota, gubernur dengan tugas dan wewenangnya sebagai berikut:

a.       Memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan DPRD

b.      Mengajukan rancangan Perda

c.       Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan DPRD

d.      Mengajukan RAPBD

e.       Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah

2.      DPRD (legislatif) yaitu pimpinan DPRD dan alat kelengkapan lainnya, dengan tugas dan kewenangannya sebagai berikut:

a.       Bersama kepala daerah menyusun dan menetapkan perda

b.      Bersama kepala daerah menyusun dan menetapkan RAPBD

c.       Melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan didaerah

d.      Memberikan pendapatan pertimbangan kepada pemerintah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah

e.       Menampung dan menindak lanjuti aspirasi daerah dan masyarakat

Sedangkan fungsi DPRD sendiri adalah

a.       Legislasi

b.      Anggaran

c.       Pengawasan

Kriteria yang harus dimiliki pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan adalah:

1.      Kriteria eksternalitas yaitu penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintah

2.      Kriteria akuntabilitas yaitu penanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahaan

3.      Kriteria efisiensi yaitu penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Sumber-sumber pendapatan daerah, mencakup:

1.      Pendapatan asli daerah (PAD)

2.      Dana perimbangan

3.      Pendapatan lain-lain

Ruang lingkup daerah otonom, terdiri dari:

1.      Propinsi

2.      Kabupaten

3.      Kota

Disamping ketiga ruang lingkup daerah otonom diatas, terdapat satu bentuk daerah otonom lagi yang dikembangkan yaitu otonomi desa, pelaksana otonomi desa mencakup:

1.      Pemerintahan desa, yaitu kepala desa dan perangkat desa lainnya (sekretaris desa dan perangkat desa). Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati

2.      Badan Perwakilan Desa (BPD) yaitu wakil dari penduduk desa yang bersangkutan dan ditetapkan dengan cara musyawarah mufakat.

Sedangkan fungsi BPD sendiri yaitu:

a.       Menetap peraturan desa (perdes) bersama-sama kepala desa

b.      Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa

Dalam melaksanakan otonomi daerah terdapat pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan pusat yang terdiri dari:

·         Pemerintah daerah, memiliki kewenangan dalam bidang:

1.      Pendidikan                                                7.   Penanaman modal

2.      Kesehatan                                     8.   Lingkungan hidup

3.      Pekerjaan umum                            9.   Pertanahan

4.      Pertanian                                       10. Koperasi

5.      Perhubungan                                 11. Tenaga kerja

6.      Industri dan perdagangan

·         Pemerintah pusat, memiliki kewenangan dalam bidang:

1.      Politik luar negeri                          4.  Yustisi (peradilan)

2.      Pertahanan                                                5.  Moneter dan fiskal (keuangan)

3.      Keamanan                                     6.  Agama

Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan jika suatu daerah akan dimekarkan atau ditambah yaitu:

1.      Kemampuan ekonomi                         5.  Luas daerah

2.      Potensi daerah                                     6.  Pertahanan

3.      Sosial politik                                       7.  Keamanan

4.      Kependudukan

Akibat atau dampak bila suatu daerah tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah, diantaranya:

1.      Daerah dapat dihapus atau digabung dengan daerah lain

2.      Penghapusan dan penggabungan suatu daerah dilakukan setelah melalui proses evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah

Masalah-masalah yang dihadapi dalam melaksanakan otonomi daerah adalah:

1.      Kesulitan untuk mengalihkan urusan yang biasa ditangani pemerintah pusat, menjadi urusan daerah

2.      Sulitnya pemerintah pusat melepaskan daerah begitu saja, karena sudah terlalu lama menguasai daerah

3.      Miskinnya kreatifitas dan inisiatif daerah dalam melaksanakan program pembangunan didaerah

B.     Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan Publik

Pengertian partisipasi adalah:

1.      Menurut bahasa latin atau Yunani, partisipasi berasal dari kata pars berarti bagian dan cepere berarti mengambil. Jadi partisipasi adalah mengambil bagian

2.      Menuerut kamus besar bahasa Indonesia adalah turut berperan serta dalam suatu kegiatan

Sedangkan pengertian partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat untuk ambil bagian atau turut berperan serta dalam suatu kegiatan

Bentuk-bentuk partisipasi dapat diwujudkan melalui:

1.      Partisipasi dalam bentuk buah pikir

2.      Partisipasi dalam bentuk tenaga

3.      Partisipasi dalam bentuk keuangan atau harta benda

Tipe partisipasi menurut Jeffry M. Paigi (197) meliputi:

1.      Partisipasi aktif, yaitu kegiatan warga Negara yang senantiasa menampilkan prilaku tanggap (responsif) terhadap berbagai tahapan kebijakan pemerintah

2.      Partisipasi militan radikal, yaitu kegiatan warga Negara yang senantiasa menampilkan prilaku tanggap terhadap berbagai kebijakan pemerintah dengan cara-cara kekerasan

3.      Partisipasi pasif, yaitu kegiatan warga Negara yang menerima atau menaati begitu saja segala kebijakan pemerintah

4.      Prilaku apatis, yaitu kegiatan warga Negara yang tak mau tahu dengan apapun kebijakan publik yang dibuat pemerintah

Usaha yang perlu dilakukan agar partisipasi masyarakat tidak bertentangan dengan kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah adalah:

1.      Menanamkan kesadaran kepada masyarakat bahwa yang memiliki otonomi adalah masyarakat, bukan hanya kepala daerah dan aparaturnya

2.      Mengusahakan terwujudnya masyarakat madani (civil society) yaitu masyarakat yang warganya sadar akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimilikinya

Pengertian dari:

1.      Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mempunyai pengaruh penting terhadap warga masyarakat

2.      Kebijakan publik daerah adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah, yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat

Alasan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik adalah:

“Bahwa dengan partisipasi masyarakat setiap kebijakan publik yang dihasilkan akan mudah diterima dan dilaksanakan karena sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat tersebut”.

Ciri-ciri kebijakan publik yaitu:

1.      Secara umum, meliputi:

a.       Kebijakan diputuskan oleh pihak yang berwenang

b.      Materi kebijakan ditujukan untuk kepentingan umum, bukan perorangan

c.       Kebijakan yang diputuskan biasanya dituangkan dalam bentuk surat keputusan, peraturan atau undang-undang

2.      Di daerah, meliputi:

a.       Kebijakan dibuat oleh pemerintah daerah dan DPRD

b.      Kebijakan menyangkut persoalan bersama untuk kemajuan masyarakat daerah

c.       Melibatkan aparat pemerintah daerah

Asperk-aspek yang harus diperhatikan dalam menentukan kebijakan publik, yaitu:

1.      Kebijakan publik harus bermanfaat bagi kepentingan rakyat banyak

2.      Proses perumusan kebijakan publik harus melibatkan masyarakat

3.      Pelaksanaan kebijakan publik harus menjamin rasa keadilan dan tidak diselewengkan

4.      Kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, tidak melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat

Adanya kebijakan publik daerah berfungsi untuk:

1.      Menjaga dan melindungi hak-hak warga negara

2.      Mengatur jalannya pemrintahan daerah agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakt daerah

Proses perumusan peraturan daerah sebagai bentuk kebijakan publik, meliputi:

1.      Perencanaan penyusunan peraturan daerah

2.      Persiapan rancangan peraturan daerah

3.      Teknik penyusunan peraturan daerah

4.      Pembahasan rancangan peraturan daerah

5.      Pengesahan dan pengundangan peraturan daerah

6.      Penyebarluaskan peraturan daerah

Bentuk tanggapan atau respon masyarakat terhadap kebijakan publik didaerah, meliputi:

1.      Repon positif yaitu mendukung secara positif sebuah kebijakan dengan penuh kesadaran

Contohnya:

a.       Menyampaikan usul dan saran dalam bentuk lisan atau tulisan yang ditujukan kepada PEMDA dan DPRD

b.      Mendukung terselenggaranya proses penyusunan peraturan perundang-undangan

2.      Respon negatif yaitu menolak atau tidak menerima sebuah kebijakan karena dianggap merugikan kepentingannya

3.      Respon antisipasif yaitu tidak mendukung atau menolak suatu kebijakan, namun memikirkan cara agar tidak terkena sangsi dari kebijakan tersebut

Faktor-faktor penyebab masyarakat tidak aktif dalam perumusan kebijakan publik adalah:

1.      Faktor internal yaitu berasal dari dalam diri masyarakat

Contohnya:

a.       Masyarakat terbiasa dengan pola lama (pembuatan peraturan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat)

b.      Masyarakat tidak tahu prosedur berpartisipasi

c.       Masyarakat tidak mau tahu atau apatis

2.      Faktor eksternal yaitu berasal dati luar anggota masyarakat

Contonhya:

a.       Tidak dibukanya kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi ketika merumuskan kebijakan publik

b.      Adanya kesempatan berpartisipasi belum banyak diketahui masyarakat

c.       Masih adanya pola sentralistik yang tidak sesui dengan otonomi daerah

d.      Adanya anggapan bahwa keterlibatan masyarakat justru akan memperlambat proses kebijakan publik

e.       Kebijakan publik yang dibuat belum menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung

f.       Kebijakan publik yang dibuat tidak memihak kepentingan masyarakat

g.      Hukum belum ditegakan sepenuhnya secara adil

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan kebijakan publik, diantaranya:

1.      Rendahnya kesadaran hukum dilingkungan masyarakat untuk melaksanakan kebijakan publik

2.      Masyarakat sengaja melanggar kebijakan publik, karena sangsinya tidak tegas

Konsekwensi, dampak atau akibat tidak aktifnya masyarakat dalam melaksanakan kebijakan publik didaerah, antara lain:

1.      Perumusan kebijakan publik didaerah tidak memenuhi hak-hak rakyat secara menyeluruh

2.      Timbulnya gejolak karena kebijakan diambil tidak sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat

3.      Kebijakan publik yang diputuskan dapat bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat

4.      Terhambatnya pelaksanaan pembangunan nasional

5.      Merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah

6.      Kemungkinan terjadinya anarkisme dalam masyarakat

Manfaat yang dirasakan bila masyarakat ikut serta dalam merumuskan kebijakan publik, diantaranya:

1.      Dapat membentuk prilaku atau budaya demokrasi

2.      Dapat membentuk masyarakat yang sadar hukum

3.      Dapat membentuk masyarakat yang bermoral dan berakhlak mulia

4.      Dapat membentuk masyarakat madani, yaitu masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok masyarakat yang berbeda dan dapat hidup secara damai

Ciri-ciri masyarakat madani adalah:

a.       Memiliki sikap kesukarelaan

b.      Memiliki sikap keswasembadaan

c.       Memiliki sikap kemandirian

d.      Memiliki sikap keterikatan kepada nilai-nilai yang disepakati bersama

Contoh-contoh partisipasi yang dapat dilakukan dalam perumusan kebijakan publik dilingkungan sekolah dan masyarakat, yaitu:

1.      Dilingkungan sekolah:

Contoh partisipasi siswa dalam merumuskan kebijakan publik didaerah, daintaranya:

a.       Mengirim surat kepada kepala daerah yang berisi usulan dan saran tentang suatu kebijakan

b.      Ikut serta menjadi tenaga paruh waktu dibuah lembaga swadaya masyarakat didaerah

2.      Dilingkungan masyarakat:

Contoh partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik didaerah, diantaranya:

a.       Ikut menghadiri pertemuan-pertemuan publik

b.      Memberikan masukan berupa usulan dan saran kepada DPRD

c.       Membantu usulan kebijakan-kebijakan yang sedang dirumuskan oleh pemerintah daerah dan DPRD

d.      Ikut berunjuk rasa secara damai, bila kebijakan publik yang dihasilkan bertentangan dengan aspirasi masyarakat

Bentuk partisipasi masyarakat dalam melaksanakan peraturan daerah, diantaranya:

a.       Menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, contohnya: tidak membuang sampah disembarang tempat, tidak merusak terumbu karang, tidak membakar hutan

b.      Membayar pajak tepat waktu, contonhya; PBB, pajak kendaraan, pajak retribusi

c.       Menjaga keamanan dan ketertiban, contohnya: berlaku tertib dijalan raya, tidak merusak fasilitas umum, aktif melaksanakan pengamanan swakarsa melalui siskamling

d.      Taat dan patuh terhadap peraturan-peraturan berlaku, contohnya: tidak main hakimi sendiri terhadap pelaku kejahatan, tidak mengkonsumsi bebagai jenis obat terlarang, tidak melakukan tindak pidana

Contoh kebijkan publik didaerah yang dihasilkan dari kerjasama antara:

1.      DPRD dan kepala daerah, yaitu:

a.       Peraturan daerah (Perda) propinsi, dibuat oleh gubernur bersama dengan DPRD Tk. I

b.      Peraturan daerah (perda) kabupaten/ kota, dibuat oleh Bupati/ Walikota bersama dengan DPRD Tk. II

c.       APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah), dibuat oleh DPRD Tk. I bersama gubernur untuk tingkat propinsi dan oleh DPRD Tk. II bersama bupati dan walikota untuk tingkat kabupaten dan kota

2.      BPD (Badan Perwakilan Desa) dan kepala desa, yaitu:

“Peraturan desa (perdes) yang dibuat bersama oleh kepala desa dan BPD”

UJI KOMPETENSI KE-2

Mata Pelajaran                    :  Pendidikan Kewarganegaraan

Standar Kompetensi           :  Memahami Pelaksanaan Otonomi Daerah

Kelas/ Semster                    :  IX/ 1

A.    Pilihlah salah satu jawaban dari soal dibawah ini dengan tepat!

1.      Kata otonomi berasal dari bahasa latin yaitu auto berarti sendiri dan nomos adalah …

a.       Aturan atau hukum                                        c.  Kemandirian untuk mengatur

b.      Ketetapan yang harus dilaksanakan               d.  Mengelola rumah tangganya sendiri

2.      Otonomi daerah menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan …

a.       Aspirasi masyarakat didaerah           

b.      Tuntutan dan kemauan daerah                      

c.       Kebutuhan yang diatur oleh pemerintah pusat

d.      Peraturan perundang-undangan

3.      Hakekat otonomi daerah adalah adanya keseimbangan dalam pembagian kewenangan antara …

a.       Pemerintah otonom dengan pemerintah pusat

b.      Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah

c.       Pemerintah pusat dengan bupati, walikota atau gubernur

d.      Pemerintah daerah dan DPRD

4.      Latar belakang lahirnya otonomi daerah, didasari oleh adanya …

a.       Sistem yang komprehensip

b.      Adanya sistem sentralisasi                            

c.       Tekanan dari daerah kepada pemerintah pusat

d.      Tuntutan untuk mengadakan revolusi

5.      Dasar hukum dilaksanakannya otonomi daearah adalah sebagai berikut, kecuali …

a.       Undang-Undang Nomor 32 Tahnu 2004

b.      Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18                      

c.       Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006

d.      Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18A dan B

6.      Alasan pentingnya otonomi daerah adalah bahwa dengan diberlakukan otonomi daerah, pemerintah di daerah dapat meningkatkan hal-hal dibawah ini, kecuali …

a.       Pelayanan dan kesejahteraan                        

b.      Keadilan dan pemerataan     

c.       Hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah

d.      Menciptakan situasi keamanan yang kondusif

7.      Sistem pemerintahan yang menunjukan bahwa pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kebutuhan dan potensi daerahnya masing-masing adalah arti dari …

a.       Sistem desentralisasi                                      c.  Siste integralistik

b.      Sistem sentralisasi                                          d.  Sistem kesatuan

8.      Kekuasaan untuk mengatur dan mengurus raumah tangga daerahnya, disebut dengan …

a.       Daerah otonom                                              c.  Konsep otonom

b.      Hak otonom                                                   d.  Wilayah otonom

9.      Dibawah ini termasuk hak-hak yang dimiliki daerah otonom, kecuali …

a.       Mengatur urusan pemerintah didaerah

b.      Memilih pimpinan daerah

c.       Mengelola pajak bersama Dirjen Pajak

d.      Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan SDA di daerah

10.  Bila suatu daerah memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua bidang pemerintahan, termasuk prinsip …

a.       Otonomi yang luas                                         c.  Otonomi yang bertanggungjawab

b.      Otonomi yang nyata                                      d.  Otonomi yang menyeluruh

11.  Nilai-nilai dasar yang terdapat dalam otonomi daerah adalah sebagai berikut, kecuali …

a.       Nilai kebebasan                                              c.  Nilai efektivitas dan efisiensi

b.      Nilai partisipasi                                              d.  Nilai kebersamaan dan keragaman

12.  Otonomi daerah dilaksanakan dengan tujuan seperti daibawah ini, kecuali …

a.       Meningkatkan keunggulan pariwisata daerah

b.      Meningkatkan pelayanan umum

c.       Meningkatkan kesejahteraan rakyat

d.      Meningkatkan daya saing daerah

13.  Penegasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu, adalah arti dari …

a.       Azas desentralisasi                                         c.  Azas pembantuan

b.      Azas dekonsentrasi                                        d.  azas keterbukaan

14.  Dibawah ini termasuk kedalam azas umum penyelenggaraan Negara, sebagai pedoman tambahan dalam menjalankan pemerintahan daerah, kecuali ...

a.       Azas kepastian hukum                                   c.  Azas proposal

b.      Azas tertib pengelolaan administrasi             d.  Azas keterbukaan

15.  Salah satu lembaga pelaksana otonomi daerah adalah pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah, seperti …

a.       Bupati, camat dan sekretaris daerah              c.  Gubernur, bupati dan asisten daerah

b.      Wali kota, kepala dinas dan gubernur            d.  Bupati, walikota dan gubernur

16.  Kepala daerah dalam melaksanakan kewajiban sebagai pimpinan didaerah memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut, kecuali …

a.       Mengajukan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah

b.      Mengajukan rancangan peraturan daerah

c.       Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan DPR

d.      Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah

17.  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki fungsi yaitu …

a.       Legislasi, anggaran dan pengawasan

b.      Pengawasan, pemeriksaan dan legislasi        

c.       Anggaran, koordinsasi dan pengawasan

d.      Legilasi, anggaran dan pengendalian

18.  Jika penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran dan jangkauan dampak yang timbuk akibat penyenggaraan suatu urusan pemerintahan, disebut dengan …

a.       Kriteria eksternalitas                                      c.  Kriteria akuntabilitas

b.      Kriteria efisiensi                                             d.  Kriteria efektifitas

19.  Dibwah ini termasuk sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan didaerah, kecuali …

a.       Pendapatan asli daerah (PAD)                                  

b.      Bantuan donator baik dari dalam maupun luar negri

c.       Dana perimbangan

d.      Pendapatan lain-lain

20.  Ruang lingkup daerah otonom mencakup wilayah …

a.       Propinsi, kabupaten dan kecamatan               c.  Kabupaten, kota dan propinsi

b.      Kabupaten, kecamatan dan desa                   d.  Kota, propinsi dan kecamatan

21.  Dalam melaksanakan otonomi desa, kepala desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada …

a.       Camat                                                             c.  Walikota

b.      Sekretaris daerah (Sekda)                              d.  Bupati

22.  Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah di era otonomi mencakup bidang-bidang seperti dibawah ini, kecuali …

a.       Pendidikan                 b.  Kesehatan              c.  Tenaga kerja           d.  Keuangan

23.  Faktor yang menjadi dasar pertimbangan jika suatu daerah akan dimekarkan atau dipisah dari daerah induknya adalah sebagai berikut, kecuali …

a.       Potensi konplik                                              c.  Kependudukan

b.      Kemampuan ekonomi                                    d.  Luas daerah

24.  Permasalahan yang banyak dihadapi dalam melaksanakan otonomi daerah, diantaranya …

a.       Kurangnya kesadaran pemerintah pusat dalam membantu Pemda

b.      Kurangnya kreatifitas dan inisiatif daerah dalam melaksanakan pembangunan didaerahnya

c.       Keengganan pemerintah pusat untuk menyerahkan kekuasaannya kepada daerah

d.      Konsep otonomi yang dilaksanakan kurang terarah

25.  Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat untuk ambil bagian atau turut berperan serta dalam …

a.       Memenuhi tujuan                                           c.  Suatu kegiatan

b.      Menyalurkan aspirasi                                     d.  Memenuhi keinginannya

26.  Bentuk partisipasi dapat diwujudkan melalui hal-hal dibawah ini, kecuali …

a.       Partisipasi dalam bentuk buah pikiran

b.      Partisipasi dalam bentuk kebijakan

c.       Partisipasi dalam bentuk tenaga

d.      Partisipasi dalam bentuk keuangan atau harta benda

27.  Menurut Jeffry M. Paige, tipe partisipasi adalah sebagai berikut, kecuali …

a.       Partisipasi kelompok dan perorangan            c.  Partisipasi aktiv

b.      Partisipasi militan radikal                               d.  Partisipasi pasif

28.  Usaha yang dilakukan agar partisipasi masyarakat tidak bertentangan kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah adalah …

a.       Melibatkan sebagian masyarakat untuk ikut merumuskan kebijakan publik

b.      Mendorong masyarakat untuk berdemontrasi mendukung kebijakan publik

c.       Mengusahakan terwujudnya masyarakat modern

d.      Menerapkan budaya malu bila tidak ikut berpartisipasi

29.  Kebijaksanaan publik daerah adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah, yang berhubungan dengan …

a.       Kepentingan pegawai daerah                         c.  Kepentingan kepala daerah

b.      Kemajuan sarana dan prasarana didaerah      d.  Kepentingan masyarakat

30.  Alasan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan pulik, yaitu dengan adanya partisipasi masyarakat setiap kebijakan publik yang dihasilkan akan …

a.       Berhasil dengan sukses tanpa ada kendala

b.      Memenuhi seluruh keinginan masyarakat dimanapun berada

c.       Mendapat respon yang posotif dari lembaga swadaya masyarakat

d.      Meudah diterima dan dilaksanakan karena sesuai dengan aspurasi msyarakat

31.  Dibawah ini termasuk cirri-ciri kebijakan publik daerah, kecuali …

a.       Kebijakan dibuat oleh Pemda dan DPRD

b.      Kebijakan menyangkut persoalan bersama untuk kemajuan masyarakat daerah

c.       Kebijakan dirumuskan oleh kepala daerah bersama kepala dinas

d.      Mekibatkan aparat pemerintah daerah

32.  Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam menentukan kebijakan publik adalah sebagai berikut, kecuali …

a.       Kebijakan publik harus dapat menambah sumber pendapatan daerah

b.      Kebijakan publik harus bermanfaat bagi kepentingan rakyat banyak

c.       Pelaksanaan kebijakan publik harus menjamin rasa keadilan

d.      Kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi

33.  Adanya kebijakan publik didaerah berfungsi untuk …

a.       Memenuhi kebutuhan masyarakat daerah

b.      Mengawasi jalannya pemerintahan di daerah

c.       Menjamin kemanan di daerah

d.      Menampungnya kehendak masyarakat didaerah

34.  Dibawah ini termasuk proses perumusan peraturan daerah sebagai bentuk kebijakan publik, kecuali …

a.       Perencanaan penyususan perda                      c.  Persiapan rancangan perda

b.      Sosialisasi perda                                             d.  Pembahasan rancangan perda

35.  Menyampaikan usulan, saran dalam bentuk lisan ataupun tulisan yang ditunjukan kepada Pemda dan DPRD, termasuk kedalam bentuk tanggapan atau respon yang bersifat …

a.       Negatif                       b.  antisipatif               c.  Positif         d.  Apatis

36.  Hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan kebijakan publik, diantaranya adalah …

a.       Masyarakat menyambut baik setiap keputusan yang dibuat

b.      Masyarakat berperan aktif dalam melaksanakan kebijakan publik

c.       Masyarakat sengaja melanggar kebijakan publik, Karena sangsinya tidak jelas

d.      Tingginya kesadaran hukum masyarakat dalam melaksanakan kebijakan publik

37.  Konsekuensi atau akibat tidak aktifnya masyarakat dalam melaksanakan kebijakan publik didaerah adalah sebagai berikut, kecuali …

a.       Pelaksanaan pembangunan didaerah berjalan sesuai tujuan

b.      Kemungkinan terjadi anarkisme dalam masyarakat

c.       Merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah

d.      Kebijakan publik yang diputuskan dapat bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat.

38.  Dibawah ini termasuk manfaat yang dapat dirasakan bila masyarakat ikut serta dalam merumuskan kebijakan publik, kecuali …

a.       Dapat membentuk prilaku atau budaya demokrasi

b.      Dapat menghilangkan budaya korupsi

c.       Dapat membentuk mayarakat yang sadar hukum

d.      Dapat membentuk masyarakat yang bermoral dan berahklak mulia

39.  Bentuk partisipasi masyarakat dalam melaksanakan peraturan daerah salah satunya adalah menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, contohnya …

a.       Tidak memarkir kendaraan disembarang tempat

b.      Berlaku tertib dijalan

c.       Memabayar pajak tepat waktu

d.      Membuang sampah pada tempatnya

40.  Contoh kebijakan publik didaerah yang dihasilkan dari kerjasama antara kepala daerah dan DPRD adalah …

a.       Peraturan walikota (Perwal)                           c.  Peraturan daerah (perda)

b.      Peraturan bupati (perbu)                                d.  Peraturan gubernur (pergub)

B.     Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat!

1.      Dalam sistem ketatatnegaraan di Indonesia, dikenal adanya dua macam bentuk pelaksanaan kekuasaan, yaitu sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi.

Jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem sentralisasi!

2.      Setelah diberlakukannya otonomi, pada dasarnya daerah memiliki kewenangan atas seluruh bidang pemerintahan, kecuali bidang yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Kemukakan bidang apa saja yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat!

3.      Bila suatu daerah tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah, yang telah diserahkan kewenangannya dari pemerintah pusat maka dampak atau akibatnya adalah sebagai berikut:

a.       ……………………………………………………………………

b.      ……………………………………………………………………

4.      Faktor penyebab masyarakat tidak aktif dalam perumusan kebijakan publik, dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal dalam masyarakat sendiri.

Kemukakan 4 faktor internal yang berasal dari dalam diri masyarakat tersebut!

5.      Dalam perumusan kebijakan publik partisipasi dari semua pihak sangat diharapkam termasuk dari unsur sekolah dan masyarakat, dengan harapan kebijakan  yang diputuskan bisa memenuhi keinginan dan aspirasi masyarakat secara umum.

Kemukakan 2 contoh partisipasi siswa sebagai unsur sekolah dalam ikut serta merumuskan kebijakan publik didaerah!

BAB III

DAMPAK GLOBALISASI DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT BERBANGSA DAN BERNEGARA

A.    Pengertian dan Pentingnya Globalisasi

Pengertian globalisasi adalah:

1.      Menurut arti kata adalah globe yang artinya bola dunia atau global yang artinya dunia

2.      Menurut KBBI yaitu berasal dari kata global yang berarti meliputi seluruh dunia

3.      Menurut Bank Dunia yaitu kebebasan dan kemampuan individu dan perusahaan untuk memprakarsai transaksi ekonomi dengan orang-orang dari Negara-negara lain

4.      Menurut IMF yaitu meningkatnya saling ketergantungan ekonomi antar Negara didunia yang dilandasi oleh beragamnya volume transaksi barang dan jasa lintas Negara dan penyebaran teknologi yang meluas dan cepat

5.      Menurut para ahli yaitu:

a.       Selo Sumarjan yaitu proses terbentuknya sistim organisasi dan komunikasi antar masyarakat didunia

b.      Antony Giddens dalam bukunya Runway World yaitu proses yang dipengaruhi oleh berbagai system dan teknologi komunikasi

c.       Kenichi Ohmae dalam tulisannya The end of National State yaitu dunia tanpa batas Negara

Unsur-unsur yang terkandung dalam hakekat globalisasi adalah:

1.      Unsur kesalinghubungan

2.      Unsur integrasi

3.      Unsur interdepensi atau kesalingterkaitan/ ketergantungan

Faktor utama yang mendukung berkembangnya arus globalisasi adalah:

1.      Berkembang pesatnya sistim teknologi komunikasi

2.      Berkembangnya perdagangan antar negara

3.      Berkembangnya migrasi internasioanal

4.      Berkembangnya pariwisata internasional

5.      Berkembangnya kerjasama antar Negara

6.      Berkembangnya media masa baik cetak maupun elektronik

Ciri-ciri atau tanda-tanda globalisasi secara umum diantaranya:

1.      Meningkatnya perdagangan global

2.      Meningkatnya aliran modal internasional

3.      Meningkatnya data lintas batas

4.      Meningkatnya pertukaran budaya

5.      Meningkatnya aktivitas perekonomian dunia

6.      Meningkatnya peran organisasi-organisasi internasional

Gambaran kehidupan yang sesuai denga ero globalisasi yaitu:

1.      Kwalitas SDM yang tinggi, tercermin dari kemampuan tenaga-tenaga professional

2.      Makin banyaknya sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari dalam negeri

3.      Memiliki kemampuan untuk memenuhi sendiri kebutuhan pokok

4.      Memiliki ketahanan ekonomi yang tangguh dan berdaya saing tinggi

5.      Etos kerja dan disiplin yang tinggi

Faktor-faktor yang menghambat perkembangan globalisasi di Indonesia adalah:

1.      Masih adanya sikap apatis dan tertutup

2.      Memiliki ketergantungan pada pemerintah

3.      Meningkatnya sikap mental yang lemah seperti: sikap main potong kompas, sikap menganggap remeh suatu persoalan, sikap menghargai sesuatu karena memperoleh materi secara langsung

4.      Pola hidup konsumtif sehingga menghambat investasi

5.      Etos kerja penduduk yang masih rendah

B.     Politik Luar Negeri dalam hubungan Internasional di Era Globalisasi

Pengertian politik luar negeri yang bebas dan aktif, yaitu:

1.      Bebas artinya Indonesia bebas menentukan sikap dan pandangannya terhadap masalah-masalah internasional dan terlepas dari ikatan-ikatan kekuatan raksasa dunia yang secara ideologis saling bertentangan

2.      Aktif artinya Indonesia senantiasa ikutserta memperjuangkan terciptanya perdamaian dan keadilan diseluruh dunia

Landasan hukum pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif adalah:

1.      Landasan idiil yaitu pancasila

2.      Landasan konstitusiponal yaitu UUD 1945

3.      Landasan operasional yaitu

a.       Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang politik luar negeri Indonesia

b.      UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri

c.       UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasioanal

Tujuan politik luar negeri Indonesia, antara lain:

1.      Menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif serta berorientasi pada kepentingan nasional

2.      Menitikberatkan pada solidaritas antar Negara berkembang

3.      Mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa dan menolak berbagai bentuk penjajahan

4.      Meningkatkan kemandirian bangsa serta kerjasama internasional bagi kesejahteraan rakyat

5.      Meningkatkan kwalitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu melakukan diplomasi proaktif dalam segala bidang

6.      Memanfaatkan setiap peluang positif bagi kepentingan nasional

Tantangan politik luar negeri Indonesia, yaitu:

1.      Tampilnya Amerika Serikat sebagai Negara adidaya dalam bidang politik, ekonomi, dan militer.

2.      Menguatnya gejala kesalingtergantungan dan kesalingterkaitan antar Negara diberbagai bidang

3.      Meningkatnya peran dan jumlah pelaku non pemerintah dalam tata hubungan antar Negara

4.      Munculnya isu-isu dalam agenda internasional (seperti masalah HAM, campur tangan asing dalam masalah kemanusiaan disuatu Negara, demokrasi dan demokratisasi, pemerintahan yang baik (Good Governance), lingkungan hidup, masalah tenaga kerja dll)

Prinsip-prinsip pokok politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif adalah

1.      Negara Indonesia menjalankan politik damai

2.      Negara Indonesia bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai dan tidak mencampuri urusan dan corak pemerintahan Negara masing-masing

3.      Negara Indonesia senantiasa berusaha memperkuat sendi-sendi hukum internasional untuk menjamin perdamaian yang kekal

4.      Negara Indonesia berusaha mempermudah jalannya pertukaran mata uang untuk pembayaran secara internasional

5.      Negara Indonesia membantu pelaksanaan kegiatan sosial secara internasional dengan berpedoman pada piagam PBB

Hakekat politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif adalah:

“Bahwa Indonesia sebagai Negara berdaulat, bebas menentukan sikap dan cara-cara sendiri dalam menghadapi masalah internasional dan senantiasa ikut aktif dalam pemecahan masalah internasional demi terciptanya perdamaian dunia yang abadi”.

Contoh peran serta dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif dipercaturan internasional, yaitu:

1.      Menjadi penyelenggara konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas bangsa-bangsa di Asia Afrika

2.      Menjadi salah satu pendiri gerakan non blok tahun 1961, yang berusaha membantu untuk meredakan ketegangan antara blok barat dan timur

3.      Aktif dalam merintis dan mengembangkan organisasi dikawasan Asia Tenggara seperti ASEAN

4.      Ikut aktif membantu dalam penyelesaian konflik Kamboja, Bosnia dll)

5.      Menjadi anggota tidak tetap di dewan keamanan PBB

C.    Dampak Globalisasi Terhadap kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara

Dampak positf dan negatif dari globalisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, meliputi:

1.      Dampak positifnya, yaitu:

a.       Makin pesatnya perkembangan TIK yang memungkinkan seseorang mampu berkomunikasi melewati batas-batas Negara dengan efektif dan efisien.

Contohnya: Dengan membuka internet seseorang siswa yang membutuhkan informasi perguruan tinggi diluar negeri hanya dengan duduk didepan internet

b.      Makin maraknya perkembangan industry yang memungkinkan seorang produsen dalam satu Negara tidak lagi membatasi diri dengan membuat produk sendirian, melainkan dapat bekerjasama untuk mengimpor komponen yang dibutuhkan dari Negara lain.

Contohnya:  Komponen atau suku cadang Toyota dari Jepang dapat dibeli di Indonesia, Thailand dll

c.       Meningkatnya perkembangan sarana transportasi yang memungkinkan setiap manusia mampu bergerak dinamis dan bermigrasi, meskipun kadang-kadang terjadi benturan budaya.

Contohnya:

a.       Banyak penduduk Turki yang bermigrasi ke Jerman mengalami perkembangan pesat sehingga sempat tejadi benturan budaya

b.      Penduduk Van Cover Canada 40% nya berasal dari Hongkong

c.       Makin banyaknya imigran dari Asia yang bermukim atau menjadi warga Negara Australia

d.      Meningkatnya peran lembaga non pemrintah seperti LSM dalam mengkritisi dan menyoroti persoalan lingkungan yang terjadi dalam suatu Negara.

Contohnya: Ketika terjadi kebakaran hutan di Indonesia, maka LSM di Singapura, Malaysia, Philipina dan Thailand melakukan protes terbuka karena asapnya mengganggu kesehatan dan penerbangan di Negara tersebut

e.       Pemerintah dijalankan secara terbuka dan demokratis dengan melihat perkembangan demokrasi di Negara lain

f.       Meniru pola hidup yang positif, seperti menghargai waktu, disiplin dan etos kerja yang tinggi

g.      Menumbuhkan pola pikir yang rasional dan praktis, seperti timbulnya pola pikir yang sistematis, analisis dan logis dalam memandang suatu perubahan

2.      Dampak negatifnya, yaitu:

a.       Berubahnya prilaku masyarakat yang cenderung lebih menyukai makanan, mode pakaian dan mode rumah yang berasal dari luar negeri

b.      Makin banyaknya sektor perekonomian yang dikuasai oleh para spekulan pasar dan pemilik modal besar

c.       Makin mudahnya pihak swasta yang bermodal kuat, mencari keuntungan dengan membeli sejumlah aset BUMN

d.      Makin meningkatnya angka pengangguran, karena dengan kemajuan teknologi disekitar industri kebutuhan tenaga kerja manusia hanya sedikit yang diperlukan

e.       Meningkatnya kesenjangan sosial yang disebabkan makin lebarnya perbedaan yang kaya dan miskin

f.       Memudarnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri

g.      Beralihnya masyarakat agraris menjadi masyarakat industry modern

h.      Perubahan dari kehidupan berazaskan kebersamaan menjadi kehidupan individual (munculnya sikap individualistis)

i.        Masuknya pola hidup budaya barat (meniru pola hidup westernisasi)

Dampak globalisasi menurut Anthony Giddens yaitu:

1.      Meningkatnya prilaku individualistis

2.      Perubahan pola kerja

3.      Meningkatnya budaya pop

Dampak globalisasi yang terjadi dalam berbagai bidang, meliputi:

1.       Bidang politik, yaitu:

a.       Penyebaran nilai-nilai politik barat dalam bentuk demonstrasi yang semakin berani dan kadang mengabaikan kepentingan umum

b.      Pudarnya prilaku politik yang dilandasi semangat kekeluargaan, musyawarah mufakat dan gotong royong

c.       Menguatnya nilai-nilai politik berdasarkan semangat individual, kelompok oposisi, diktator mayoritas atau tirani minoritas

2.      Bidang ekonomi, yaitu:

a.       Menguatnya kegiatan ekonomi oleh pemodal besar dan semakin tersingkirnya pemodal kecil

b.      Melemahnya peran pemerintah dalam perekonomian sehingga pemrintah hanya bertindak sebagai pengatur perekonomian, sementara mekanismenya ditentukan oleh pasar

c.       Meningkatnya persaingan produk dan harga sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang makin selektif

3.      Bidang sosial budaya, yaitu:

a.       Mudahnya nilai budaya barat masuk dalam kehidupan masyarakat melalui media cetak dan elektronik

b.      Memudarnya apresiasi terhadap nilai-nilai budaya local akibat pengaruh dari:

·         Gaya hidup individualistis yaitu mementingkan kepentingan diri sendiri

·         Gaya hidup pragmatis yaitu melihat sesuatu yang bisa menguntungkan

·         Gaya hidup hedonistis yaitu mementingkan kenikmatan sesaat

·         Gaya hidup permisif yaitu membiarkan yang dianggap tabu

·         Gaya hidup konsumerisme yaitu lebih senang mengkonsumsi daripada memproduksi

c.       Memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian dan kesetiakawanan social

d.      Memudarnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

4.      Bidang hukum, yaitu:

a.       Menguatnya supermasi hukum, demokrisaasi dan tuntutan terhadap pelaksanaan HAM

b.      Menguatnya peraturan hukum yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak

c.       Menguatnya supremasi sipil

5.      Bidang pertahanan dan keamanan, yaitu

a.       Menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas pokok penegak hukum yang lebih professional, transparan dan akuntabel

b.      Menurunnya peran masyarakat dalam menjaga pertahanan dan keamanan, dengan anggapan bahwa peran tersebut adalah tanggungjawab Tentara dan polisi

D.    Sikap Terhadap Dampak Globalisasi

Sikap yang harus ditunjukan bangsa Indonesia dalam menghadapi dampak globalisasi adalah:

1.      Menyeleksi budaya asing yang masuk

2.      Tidak meninggalkan nilai-nilai luhur budaya bangsa

3.      Mengikuti perkembangan IPTEK agar tetap maju dan tidak ketinggalan oleh bangsa lain

4.      Tidak asal memakai barang-barang produksi luar negeri, sepanjang bangsa sendiri mampu membuatnya.

Usaha yang perlu disiapkan bangsa Indonesia dalam mengahadapi dampak globalisasi, diantaranya:

1.      Meningkatnya daya saing dan produktivitas ekonomi

2.      Menjaga stabilitas politik dan keamanan

3.      Meningkatkan kecerdasan dan kreativitas SDM

4.      Memperkuat pasar dalam negeri

UJI KOMPETENSI KE-3

Mata Pelajaran                  :  Pendidikan Kewarganegaraan

Standar Kompetensi         :  Memahami dampak globalisasi dalam kehidupan

   bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Kelas/ semester                 :  IX/ 2

A.     Pilihlah salah satu jawaban dari soal dibawah ini dengan tepat!

1.      Meningkatnya saling ketergantungan ekonomi antar Negara di dunia yang ditandai oleh beragamnya volume transaksi barang dan jasa lintas Negara dan penyebaran teknologi yang meluas dan cepat adalah arti globalisasi menurut …

a.       Kamus besar bahasa Indonesia                       c.  Bank dunia

b.      Internasional Monetory Fund (IMF)              d.  Selo Sumarjan

2.      Dalam hakikat globalisasi terkandung unsur-unsur sebagai berikut, kecuali …

a.       Unsur kesalinghubungan                                 c.  Unsur integrasi

b.      Unsur depensif                                                d.  Unsur ketergantungan

3.      Dibwah ini adalah factor utama yang mendukung berkembangnya arus globalisasi, kecuali …

a.       Berkembangnya perdagangan antar Negara

b.      Berkembangnya migrasi internasional

c.       Berkembangnya kerjasama antar Negara

d.      Berkembangnya budaya local menjadi budaya internasional

4.      Cirri-ciri atau tanda-tanda globalisasi secara umum diantaranya adalah …

a.       Meningkatnya pergeseran nilai budaya          

b.      Meningkatnya perdagangan global    

c.       Meningkatnya peran organisasi internasional

d.      Meningkatnya aliran modal internasional

5.      Factor penghambat perkembangan globalisasi di Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali …

a.       Masih adanya sikap apatis dan tertutup          c.  Meningkatnya sikap mental yang kuat

b.      Etos kerja penduduk yang masih rendah        d.  Pola hidup konsumtif

6.      Jika Indonesia senantiasa ikut serta memperjuangkan terciptanya perdamaian dan keadilan di seluruh dunia, maka Indonesia sedang menjalankan …

a.       Politik luar negeri yang bebas                         c.  Politik luar negeri yang damai

b.      Politik luar negeri yang aktif                           d.  Politik luar negeri opensip

7.      Landasan konstitusional dalam melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif adalah …

a.       Pancasila                                                         c.  Undang-Undang No. 37 Tahun 1999

b.      Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999          d.  UUD 1945

8.      Dibawah ini adalah tujuan politik luar negeri Indonesia, kecuali …

a.       Meningkatnya kuantitas aparatur luar negeri

b.      Meningkatnya kemandirian bangsa

c.       Menitikberatkan solidaritas antar Negara berkembang

d.      Memanfaatkan setiap peluang positif bagi kepentingan nasional

9.      Salah satu tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia adalah …

a.       Tampilnya Jepang sebagai kekuatan ekonomi Asia

b.      Munculnya isu-isu lama dalam agenda regional

c.       Meningkatnya peran dan jumlah pelaku dan pemerintah dalam hubungan antar Negara

d.      Menguatnya gejala desintegrasi wilayah

10.  Dibawah ini termasuk dalam prinsip-prinsip pokok politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, kecuali ..

a.       Negara Indonesia bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai

b.      Negara Indonesia senantiasa berusaha memperkuat sistim pertahanannya

c.       Negara Indonesia menjalankan damai

d.      Negara Indonesia senantiasa berusaha memperkuat sendi-sendi hukum internasional

11.  Hakekat politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif adalah bahwa Indonesia sebagai Negara berdaulat bebas menentukan sikap dan cara-cara sendiri dalam menghadapi masalah internasional dan senantiasa ikut aktif dalam pemecahan masalah internasional demi terciptanya …

a.       Persaudaraan diantara sesama Negara

b.      Keamanan dan ketentraman diseluruh dunia 

c.       Perdamaian dunia yang abadi

d.      Kesatuan yang sama untuk semua wilayah

12.  Bentuk peran serta Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif dipercaturan internasional, diantaranya sebagai berikut, kecuali …

a.       Menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB

b.      Membantu penyelesaian konplik Kamboja

c.       Menyelenggarakan konperensi Asia Afrika Tahun 1955

d.      Menjadi pendiri gerakan non blok

13.  Dampak negatif dari globalisasi diantaranya adalah …

a.       Munculnya sikap kolektifitas                           

b.      Makin banyak sektor perekonomian yang dikuasai negara

c.       Munculnya sikap individualistis

d.      Meniru pola hidup moderen

14.  Adanya perubahan pola kerja dan meningkatnya budaya pop termasuk dampak globalisasi menurut …

a.       Johnlocke                                                        c.  James Adam

b.      Venichi Ohmae                                               d.  Anthony Giddens

15.  Dampak globalisasi yang terjadi dalam bidang politik yaitu adanya penyebaran nilai-nilai politik barat dalam bentuk demonstrasi yang semakin berani dan terkadang mengabaikan …

a.       Kepentingan umum                                         c.  Kepentingan kelompok

b.      Kepentingan individual                                  d.  Kepentingan penguasa

B.     Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat!

1.      Jelaskan pengertian globalisasi menurut Bank Dunia!

2.      Uraikan empat gambaran kehidupan yang sesuai dengan era globalisasi!

3.      Kemukakan empat dampak positif dari globalisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara!

4.      Sikap yang harus ditunjukan bangsa Indonesia dalam menghadapi dampak globalisasi yaitu:

a.       …………………………….

b.      …………………………….

c.       …………………………….

d.      …………………………….

5.      Kemukakan 4 usaha yang perlu disiapkan bangsa Indonesia dalam menghadapi dampak globalisasi!

BAB IV

PRESTASI DIRI SESUAI KEMAMPUAN DEMI KEUNGGULAN BANGSA

A.    Pentingnya Prestasi Diri Bagi Keunggulan Bangsa

Pengertian prestasi diri adalah:

1.      Secara umum yaitu hasil yang dicapai seseorang setelah melakukan pekerjaan, yang sesuai dengan kemampuan yang ada dalam dirinya

2.      Menurut kamus besar bahasa Indonesia, yaitu hasil yang telah dicapai dari apa yang telah dilakukan

Alasan pentingnya prestasi diri bagi keunggulan bangsa yaitu:

“Agar setiap individu mengenal potensi dirinya, serta mampu mengembangkan potensi tersebut menjadi suatu karya yang bias membanggakan bangsanya”.

Faktor penyebab yang mempengaruhi rendahnya prestasi diri yaitu:

1.      Pengetahuan atau keterampilan yang diperlukan tidak dikuasai karena jarang melakukan latihan

2.      Kurangnya ketekunan dan kerjasama

3.      Tidak mau menjalin kerjasama

4.      Tidak mau mengambil hikmah dari kesulitan yang dihadapi

5.      Mempunyai kemampuan yang diperlukan, tetapi tidak mau memanfaatkannya karena bebagai sebab.

Ciri-ciri orang yang berprestasi adalah:

1.      Tekun, konsisten dalam mengerjakan sesuatu sampai selesai

2.      Ulet, tidak putus asa dalam menghadapi berbagai kesulitan

3.      Memiliki inisiatif sendiri untuk selalu mengembangkan potensinya

4.      Kreatif, motivatif dalam mencari sesuatu yang baru

Langkah-langkah yang harus ditempuh untuk meraih prestasi puncak menurut Charles Garfield yaitu:

1.      Jalani hidup sepenuhnya

2.      Pilihlah karier yang paling diminati

3.      Lakukan latihan menghadapi setiap tugas yang menanti dipikiran

4.      Kejar hasil jangan kejar kesempurnaan

5.      Rela menanggung risiko

6.      Jangan menganggap sepele potensi dimiliki

7.      Bersainglah dengan diri sendiri, bukan dengan orang lain

Bentuk kesiapan yang harus dimiliki seseorang jika ingin berkompetensi untuk meraih prestasi diri yaitu:

1.      Kesiapan akademik, meliputi:

a.       Banyak belajar baik dilembaga formal maupun non formal

b.      Banyak berlatih memecahkan masalah dan mengadakan eksperimen

c.       Menambah wawasan dari berbagai media, baik cetak maupun elektronik

d.      Banyak bertanya kepada para ahli

2.      Kesiapan mental, meliputi:

a.       Membiasakan sikap untuk siap berkompetensi dengan perasaan gembira

b.      Membiasakan bersikap jujur, adil dan sportif

c.       Menghargai pemikiran, pendapat dan hasil karya orang lain

d.      Mau mengakui keberhasilan orang lain dan mengakui kegagalan sendiri

e.       Tidak mudah terpengaruh keadaan dan mampu mengelola perasaan sehingga tetap tenang dalam berbagai situasi

f.       Membiasakan berdoa sebelum dan sesudah beraktivitas

B.     Potensi Diri Untuk Berprestasi Sesuai Kemampuan

Pengertian dari:

1.      Potensi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kemampuan dan kualitas yang dimiliki oleh seseorang, namun belum dipergunakan secara maksimal

2.      Potensi diri menurut perlindungan Siahaan adalah kemampuan yang dimiliki setiap pribadi (individu) yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan dalam berprestasi

Jenis –jenis potensi diri, meliputi:

1.      Potensi fisik (psychomotoric)

Yaitu organ fisik manusia yang dapat digunakan dan diberdayakan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan hidup,

Contohnya: Mata untuk melihat dan kaki untuk berjalan

2.      Potensi mental intelektual (intellectual quotient)

Yaitu potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia sebelah kiri

Contohnya: Potensi untuk menghitung, merencanakan dan menganalisis

3.      Potensi social emosional (Emotional quotient)

Yaitu potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia sebelah kanan

Contohnya: Potensi untuk mengendalikan amarah

4.      Potensi mental spiritual (Spiritual quotient)

Yaitu potensi yang bertumpu pada bagian dalam diri yang berhubungan dengan kearipan diluar ego atau jiwa sadar

Contohnya: Potensi yang dapat dikembangkan melalui pendidikan agama

5.      Potensi daya juang (Adversity quotient)

Yaitu potensi kecerdasan manusia yang bertumpu pada bagian dalam diri yang berhubungan dengan keuletan, ketangguhan dan daya juang yang tinggi

Contohnya: Potensi untuk merespon bebagai kesulitan atau potensi yang mengubah rintangan menjadi peluang

Faktor pendukung kesuksesan seseorang dalam mengembangakan potensi dirinya menurut Carniegle adalah:

1.      Faktor pengetahuan (knowledge)

2.      Faktor keterampilan (skill)

3.      Faktor sikap (behavior)

Sikap-sikap yang dapat mendukung keberhasilan dalam pengembangan potensi diri untuk berprestasi adalah:

1.      Sikap kompetitif yaitu kesiapan untuk bereaksi terhadap seseuatu objek dengan cara-cara tertentu

2.      Sikap berani mengambil risiko yaitu kesiapan untuk melakukan sesuatu dengan segala konsekuensinya

3.      Sikap pantang menyerah yaitu kesiapan untuk tidak mudah putus asa apabila mengalami kegagalan dari suatu perbuatan yang dilakukan

Syarat-syarat untuk memberdayakan potensi diri agar mencapai prestasi yang dicita-citakan adalah

1.      Memiliki visi yang jelas dalam memperjuangkan potensi dan cita-citanya

2.      Menerima adanya realita atau kenyataan

3.      Menyadari perlu adanya bantuan pihak ketiga

4.      Memiliki sikap dan jiwa pemberani

Bentuk-bentuk potensi diri, meliputi:

1.      Potensi diri yang bersifat positif, yaitu:

a.       Memiliki idealisme

b.      Dinamis dan kreatif

c.       Keberanian mengambil risiko

d.      Semangat dan optimism

e.       Kemandirian dan disiplin

f.       Fisik yang kuat dan sehat

g.      Sikap kesatria

h.      Terampil menerap IPTEK

i.        Daya pikir yang kuat

j.        Memiliki bakat

2.      Potensi diri yang bersikap negatif, yaitu:

a.       Mudah diadu domba

b.      Kurang berhati-hati

c.       Emosional

d.      Kurang percaya diri

e.       Kurang mempunyai motivasi

Faktor penghambatdalam mengembangkan potensi diri adalah

1.      Faktor individu sendiri

2.      Faktor lingkungan

3.      Faktor usia

C.    Peran Serta Dalam Berbagai Aktivitas Untuk Mewujudkan Prestasi Diri Sesuai Kemampuan Demi Keunggulan Bangsa

Bentuk peran serta untuk mewujudkan prestasi diri dalam:

1.      Bidang politik, diantaranya:

a.       Menjadi ketua dalam kepengurusan partai politik

b.      Menjadi seorang pejabat publik

2.      Bidang ekonomi, diantaranya:

a.       Menjadi ketua Kadin atau Hipmi

b.      Menjadi pengusaha yang sukses sehingga mampu menyediakan lapangan kerja untuk banyak orang

3.      Bidang social budaya, diantaranya:

a.       Menjadi pelajar atau mahasiswa berprestasi dalam berbagai lomba atau olimpiade, baik ditingkat nasional maupun internasional

b.      Menjadi duta seni dan budaya dalam berbagai festival ditingkat nasional dan internasional

c.       Menjadi duta olah raga dalam berbagai kejuaraan ditingkat nasional, regional dan internsional

d.      Menjadi guru, dosen atau PNS teladan dalam berbagai lomba ditingkat nasional dan internasional

4.      Bidang hukum, pertahanan dan keamanan, diantaranya:

a.       Menjadi hakim dan jaksa yang mampu memberikan keadilan yang sama bagi semua

b.      Menjadi TNI yang mampu menjaga wilayah Negara dari berbagai ancaman yang datang dari luar negeri

c.       Menjadi POLRI yang mampu memberikan pengayoman,perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat dari berbagai ancaman dari dalam negeri

UJI KOMPETENSI KE-4

Mata Pelajaran                    :  Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Standar Kompetensi           :  Menampilkan prestasi diri sesuai kemampuan demi

   keunggulan bangsa

Kelas/ Semester                  :  IX/ 2

A.    Pilihlah salah satu jawaban dari soal dibawah ini dengan tepat!

1.      Alasan pentingnya prestasi diri bagi keunggulan bangsa yaitu agar setiap individu mengenal…

a.       Kecerdasan dirinya                                  c.  Cita-cita dirinya

b.      Potensi dirinya                                         d.  Keinginannya

2.      Pada hakekatnya prestasi diri adalah …

a.       Hasil perjuangan manusia setelah melakukan sesuatu

b.      Unjuk kerja dari suatu proses perjuangan

c.       Kwalitas kerja yang dimiliki dari suatu pekerjaan

d.      Proses perjuangan menuju cita-cita yang diharapkan

3.      Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya prestasi diri adalah …

a.       Memanfaatkan kemampuan yang dimiliki

b.      Kurangnya ketekunan dan kerjasama

c.       Tidak mau menjalin kerjasama

d.      Tidak mau mengambil hikmah dari kesulitan yang dihadapi

4.      Orang yang berprestasi memiliki ciri sebagai berikut, kecuali …

a.       Konsisten dalam mengerjakan sesuatu sampai selesai

b.      Mengembangkan potensi berdasarkan inisiatif sendiri

c.       Tidak mau menerima suatu kegagalan

d.      Kreatif dalam mencari sesuatu yang baru

5.      Menurut Charles Garfield langkah yang harus ditempuh untuk meraih prestasi puncak, diantaranya adalah…

a.       Selalu bersaing dengan orang lain           

b.      Kejar kesempatan jangan mengejar hasil

c.       Pilihlah karir yang paling menguntungkan

d.      Rela menanggung risiko

6.      Bentuk kesiapan akademik yang harus dimiliki seseorang jika ingin berkompetensi untuk meraih prestasi diri adalah sebagai berikut, kecuali …

a.       Banyak lembaga dilembaga formal maupun nonformal

b.      Banyak bertanya kepada teman dan kolega

c.       Banyak berlatih memecahkan masalah

d.      Menambah wawasan dari informasi di media cetak maupun elektronik

7.      Dibawah ini adalah jenis-jenis potensi diri, kecuali …

a.       Psychomotoric                                         c.  Spiritual quotient

b.      Intellectual quotient                                 d.  Individual quotient

8.      Menurut Carniegle faktor pendukung kesuksesan seseorang dalam mengembangkan potensi dirinya adalah sebagai berikut, kecuali …

a.       Pengetahuan         b.  Keterampilan          c.  Pemahaman            d.  Sikap

9.      Potensi sosial emosional (emotional quotient) adalah potensi kecerdasan yang ada pada …

a.       Otak manusia sebelah kanan       

b.      Otak manusia sebelah kiri           

c.       Daya nalar manusia yang cerdas

d.      Kesadaran manusia untuk mengembangkan potensinya

10.  Kesiapan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan segala konsekwensinya, termasuk kategori sikap yang …

a.       Kompetitif                                               c.  Tekun dan kreatif

b.      Pantang menyerah                                    d.  Berani mengambil risiko

11.  Potensi diri menurut perlindungan Siahaan adalah kemampuan yang dimiliki setiap pribadi yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan dalam …

a.       Mengembangkan kreatifitas                     c.  Berprestasi

b.      Berinteraksi                                              d.  Memanfaatkan kemampuannya

12.  Dibawah ini adalah syarat-syarat untuk memberdayakan potensi diri agar mencapai prestasi yang dicita-citakan, kecuali …

a.       Memiliki visi pribadi untuk kepentingan kelompoknya

b.      Menerima adanya realita dan kenyataan yang terjadi

c.       Menyadari tentang perlunya bantuan dan keterlibatan pihak ketiga

d.      Memiliki sikap dan jiwa pemberani

13.  Bentuk potensi diri yang bersifat positif, dinataranya adalah sebagai berikut, kecuali ..

a.       Memiliki idelisme                         c.  Dinamis dan kreatif

b.      Memiliki pengetahuan yang luas              d.  Semangat dan optimisme

14.  Dibawah ini adalah factor penghambat dalam mengembangkan potensi diri, kecuali ...

a.       Individu sendiri                                       c.  Lingkungan

b.      Usia dan umur                                          d  Keturunan

15.  Contoh peran serta untuk mewujudkan prestasi diri di bidang ekonomi adalah …

a.       Menjadi ketua kamar dagang dan industry

b.      Menjadi ketua komite olimpiade Indonesia

c.       Menjadi ketua partai politik peserta pemilu

d.      Menjadi seorang pejabat publik didaerah maupun dipusat

B.     Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat!

1.      Kemampuan dan kwalitas seseorang akan diukur dari seberapa suksesnya hasil yang diperoleh dari pengembangan dirinya dan diakui oleh banyak orang. Sedangkan pengertian prestasi diri secara umum adalah …

………………………………………………………….

………………………………………………………….

2.      Kesiapan mental yang harus dimiliki seseorang jika ingin berkompetensi untuk meraih prestasi diri, meliputi:

a.       ……………………………………………………..

b.      ……………………………………………………..

c.       ……………………………………………………..

d.      ……………………………………………………..

3.      Agar potensi diri dapat berkembang untuk melahirkan suatu prestasi yang dapat dibanggakan, diperlukan adanya sikap pantang menyerah.

Kemukakan apa yang dimaksud dengan sikap tersebut!

4.      Bila tidak dikembangkan dan diarahkan secara maksimal pada dasarnya potensi diri bisa mengarah kepada sikap positif dan sikap negatif.

Kemukakan 4 bentuk potensi diri yang bersikap negatif!

5.      Sebagai bentuk peran serta dalam mewujudkan prestasi diri sesuai mampuan sesuai keunggulan bangsa dibidang social budaya, dapat dilakukakan dengan cara sebagai berikut:

a.       ……………………………………………………..

b.      ……………………………………………………..

c.       ……………………………………………………..

d.      ……………………………………………………..

DAFTAR PUSTAKA

Ø  Tim Abdi Guru. Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk SMP kelas IX. Jakarta: Pernerbit Erlangga. 2006

Ø  Suprihartini, Amin dan Suparyanto, Yudi. Buku Panduan Pendidik Pendidikan Kewarganegaraan untk SMP/ MTs. Surabaya: Penerbit PT. Jepe Press Media Utama. 2010

Ø  Saptono. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP kelas IX. Jakarta: Penerbit PT. Phibeta Aneka Gama. 20117

Ø  Santoso, Slamet. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP/ MTs IX. Jakarta: Penerbit Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 2009

Ø  Abdulkarim, Aim, Dr. M.Pd.. Materi Pokok Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Penerbit Universitas Pendidikan Indonesia. 2007

Ø  Redaksi Bintang Indonesia. UUD 1945 hasil Amandemen serta penjelasannya. Jakarta: penerbit Bintang Indonesia. 2007